PDAM Mulai Kesulitan Mengambil Air Baku

Sudah sekitar sepekan terakhir ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kuala Pembuang sudah mulai kesulitan untuk mengambil air baku yang akan diolah dan disalurkan kepada para pelanggan. Pasalnya, sungai sekita Sei Mitak yang menjadi wadah bagi PDAM untuk mengambil air baku sudah mulai asin akibat musim kemarau.
Direktur PDAM Argiansyah kepada MK, kemarin (13/8) mengatakan, jika pengambilan air baku hanya bisa mereka lakukan kurang dari 11 jam setiap hari. Hal itu tentu saja sangat mengurangi stok kebutuhan bahan baku air yang dibutuhkan oleh konsumen.
Wilayah Sei Mitak sendiri, memang cenderung mengalami perubahan rasa menjadi asin di musim-musim tertentu. Terutama saat musim kemarau. Setiap melakukan pengolahan air baku, pihaknya terus mengawasi apakah kualitas airnya asin atau tidak. Namun menuruntnya, sampai kualitas air yang dihasilkan masih cukup bagus.
"Kita hanya bisa mengambil air baku mulai jam 3 pagi hingga jam 1 atau jam 2 siang. karena di luar jam tersebut air akan menjadi asin," kata Argiansyah.
Sebelumnya, pihak PDAM memang sudah menkhawatirkan jika kualitas air yang dihasilkan terasa asin, seperti pengalaman pada musim tahun-tahun sebelumnya. Sebab sampai saat ini air baku PDAM Kuala Pembuang masih menggunakan air Sungai Mitak yang masih masih dekat dengan muara laut.
"Namanya juga kondisi alam, jadi kita tidak bisa menangkalnya. Untuk jangka pendek ini memang tidak ada solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalahan kualitas air di musim kemarau ini. Saya harap para pelanggan bisa maklum," tukasnya.
Namun kedepannya untuk ancaman air asin atau payau yang diproduksi pihaknya di musim kemarau ini, tegasnya, terus dilakukan upaya penanganan khusus agar kualitas air yang disalurkan ke pelanggan tetap bagus.
Salah satu antisipasi ke depan agar pelanggan PDAM tidak lagi kecewa karena air asin yang pada saat musim kemaru, adalah pengerjaan instalasi pengambilan air baku di Tanjung Paring terus dikerjakan.
"Proses pengerjaan instalasi air di sodetan Tanjung Paring ditarget selesai tahun 2016 mendatang. Pengerjaan intake sodetan Tanjung Paring saat ini sudah memasuki tahap kedua nanti," tandasnya. 

Gelombang Tinggi, Pasokan Barang Bakal Tersendat

Dermaga Kuala Pembuang terlihat sepi dari aktivitas bongkar muat sejak mulai tingginya gelombang di Laut Jawa. Hal tersebut tentu saja akan berdampak pada tersendatnya pasokan barang, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder lainnya bagi masyarakat Kuala Pembuang.

Tidak bisa dipungkiri, jika kekurangan pasokan barang, tentu akan berdampak pada kenaikkan harga. Pelaksana Harian (Plh) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KKOP) Kuala Pembuang, Abdullah mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan larangan berlayar.

Sementara itu, lapal penumpang KM Bukit Patung pun juga masih tertambat di dermaga KKOP Kuala Pembuang. Menurut Abdullah, karena tingginya gelombang laut, maka saat ini kapal perintis KM Bukit Patung dari Kuala Pembuang juga ditunda sementara pelayarannya menuju Pulau Karimun Jawa, Jawa Tengah.

"Perairan di muara Sungai Seruyan bergelombang agak tinggi,  mulai dari 1,3 hingga 3 meter, dengan kondisi angin yang berhembus dari arah Timur. Yang membuat itu terjadi, sebagai akibat dari muara Sungai Seruyan langsung berhadapan dengan Laut Jawa," kata Abdullah kepada MK, kemarin.

Sesuai dengan SOP pelayaran, lanjnya, pihak  KSOP Kuala Pembuang tidak berani mengeluarkan izin kepada para nakhoda kapal untuk melakukan pelayaran, dengan tinggi gelombang yang mencapai 1,5 hingga 3 meter dengan kecepatan angin antara 5 sampai 10 knot. Karena sejumlah kapal yang berlayar selama ini masih kecil.

"Demi keselamatan awak kapal, maka pelarayan kita tunda dulu. Kondisi gelombang itu, jelas membahayakan bagi aktivitas pelayaran. Apalagi bagi kapal-kapal rakyat dengan rata-rata di bawah 100 GT yang selama ini melakukan pelayaran dari dan ke Kuala Pembuang," ungkapnya.

"Gelombang besar di Laut Jawa ini memang biasa terjadi pada musim timur dan tenggara seperti sekarang ini. Sehingga menyebabkan aktivitas pelayaran untuk kapal-kapal rakyat terganggu. Kami tidak bisa memastikan kapan larangan berlayar ini akan dicabut," tukasnya.

Pengetahuan Kurang, Aset Daerah Kurang Terpelihara

Karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang aturan dalam tata kelola barang milik daerah oleh sejumlah pejabat terutama kepala SKPD di Kabupaten Seruyan, ternyata membuat pemeliharaan dan perawatan aset milik daerah kurang terawat.

Bahkan, pemeliharaan aset daerah dianggap masih dianggap remeh, karena selain kurangnya pengetahuan mental para pejabat atau kepala SKPD yang menganggap yang barang daerah dibeli dari uang rakyat dan bukan barang milik sendiri.

"Akhirnya keinginan untuk memelihara serta merawat barang-barang daerah yang sedang digunakan masih kurang. Sebenarnya aturan dalam tata kelola barang milik daerah itu ada, namun pengetahuan dan wawasan serta persepsi aparatur birokrasi masih kurang,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Seruyan Taruna Jaya .

Akibat aset yang kurang terpelihara tersebut, lanjutnya Taruna, menjadi salah satu penyebab sulitnya menuntaskan inventarisasi terhadap aset daerah milik Kabupaten Seruyan.

"Karena dari sisi pemeliharaan, perawatan serta keamanan yang kurang, maka banyak aset daerah yang tidak tahu di mana letaknya sehingga sulit untuk dilacak keberadaannya," imbuhnya.

Taruna menambahkan, semestinya Kabupaten Seruyan yang masih baru berusia 13 tahun akan lebih mudah dalam melakukan inventarisasi terhadap asetnya. Namun, fakta di lapangan ternyata masih sangat banyak aset yang belum terdata dan pengelolaannya masih sulit dilakukan.

"Meski demikian, kita tetap berkomitmen untuk menuntaskan invebtarisasi aset ini. Karena hal ini menjadi salah satu perhatian serius dari Bapak bupati untuk dapat diselesaikan," tegasnya.

TNTP Terindikiasi Ada Perburuan

Seksi Pengolahanan Taman Nasional Tanjung Puting (SPTNTP) Resor Pembuang Hulu, ternyata sering menemukan beberapa barang bukti terkait aktivitas perburuan di areal konservasi tersebut. Namun, pihaknya mengaku masih belum menemukan pelakunya.

Para petugas, kerap kali menemukan adanya peralatan untuk berburu, dan hal ini dikhawatirkan miliki pelaku perburuan yang dapat mengancam kelestarian flora dan fauna yang dilindungi di Taman Nasional Tanjung Puting.

"Kalau memang ditemukan akan kami tangkap dan interogasi. Di dalam kawasan perlindungan itu kita duga kuat terjadi aktivitas liar yang mengancam kehidupan satwa, berdasarkan penemuan pihaknya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kawasan yang dilindungi itu bisa dimasuki dengan leluasa," kta Kepala Seksi Pengolahanan Taman Nasional Tanjung Puting (SPTNTP) Resor Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan Sahidin.

Sejumlah faktor yang membuat para pemburu liar bisa masuk ke areal hutan yang dilindungi itu, ungkapnya, karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan perkebunan milik perusahaan kelapa sawit. Selain itu akses menuju kawasan TNTP yang lebih mudah, karena terbukanya akses jalan oleh perusahaan perkebunan.

"Aktivitas perburuan liar terhadap satwa dilindungi dilarang oleh undang-undang yang ancamannya adalah kurungan penjara selama bertahun-tahun serta denda miliaran rupiah," tegasnya.

Sulitnya menjaga kawasan, lanjunta, karena akses yang begitu mudah terutama melalui jalur darat. Meskipun sudah dipetakan, tetap saja gangguan tersebut terjadi di dalam kawasan itu.

"Kekhawatiran kami sangat besar, karena di areal tersebut terdapat satwa langka seperti khas kalimantan burung tingang, owa-owan, orangutan, beruk, dan kelasi," ujarnya.

Tidak hanya itu saja, sejumlah tanaman khas endemik Pembuang Hulu, diantaranya tanaman Kantong Semar juga ada di kawasan tersebut. Selain itu, juga terdapat empat jenis Ampularia, Bukeriana, Grasilis, dan Miralibis. Semua jenis itu termasuk golongan langka dan hanya tersebar di hutan Kalimantan dan Sumatera

"Dengan ditemukannya peralatan berburu itu, tidak menutup kemungkinan satwa yang dilindungi inilah menjadi incarannya. Bahkan mungkin flora langka juga menjadi incaran mereka. Kami akan terus meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga kelestarian alam kalimantan ini," tandasnya.

PDAM Sudah Lunasi Pajak

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kuala Pembuang Argiansyah, menegaskan jika pihaknya sudah melunasi pajak air permukaan yang tertunggak selama tiga tahun. Argiansyah menekankan, jika perusahaan daerah yang dipimpinnya akan taat dengann kewajiban membayar pajak.
Menurutnya, PDAM Kuala Pembuang sebenarnya takut jika jumlah pembayaran pajak air permukaan tersebut akan membengkak jika menunggak terlalu lama. "Meskipun PDAM selama ini memang masih rugi, namun kewajiban membayar pajak tetap akan kami utamakan," tegasnya.
Sejak tahun 2012 atau selama tiga tahun, PDAM Seruyan memang tidak menunaikan kewajiban pajaknya karena beralasan tidak adanya surat tagihan yang disampaikan oleh instansi terkait kepada mereka. Total pajak air permukaan yang sudah dibayarkan oleh PDAM Seruyan selama tiga tahun tersebut sebesar Rp 12 juta lebih.
"Surat tagihan itu tidak pernah lagi disampaikan kepada perusahaan (PDAM), dan sebenarnya hal itu yang menjadi pertanyaan kami, karena hal tersebut merupakan dasar kami ketika diaudit. Bahkan kami khawatir kalau pajaknya nanti menumpuk, namun Alhamdulillah sekarang sudah dilunasi," ujarnya.
Rincian pajak air permukaan yang harus dibayar oleh PDAM sendiri sebesar Rp100 per meter kubik air yang berhasil dijual atau dikeluarkan. Dalam hal ini PDAM memang merupakan salah satu wajib pajak yang harus membayar pajak karena menggunakan air permukaan atau air sungai sebagai bahan bakunya.
"Jadi, kewajiban pajak air permukaan yang harus kita bayarkan sekitar Rp 4 juta setiap tahunnya. Dengan adanya koordinasi dan surat tagihan dari pihak pajak, kita akan rutin membayar pajak sehingga tidak menumpuk lagi," tandasnya. 

Danau Sembuluh Dijadikan Wisata Unggulan

Objek Wisata Danau Sembuluh yang terletak di Kecamatan Sembuluh akan diusulkan Pemkab Seruyan untuk menjadi salah satu wisata unggulan. Bahkan bukan hanya akan dijadikan wisata unggulan di Seruyan, namun juga di Kalimantan Tengah.

Agar bisa dijadikan sebagai salah satu wisata unggulan, tentu memerlukan sejumlah pembangunan sarana dan prasaranaa pendukung. Pemkab Seruyan melalalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata (Disnakertranspar),  akan menyampaikan proposal untuk mengembangkan Danau Sembuluh bisa didanai melalui anggaran APBN.

"Mudah-mudahan proposal pengajuan itu diterima. Kita sedang merencanakan pembangunan berbagai fasilitas pada danau yang disebut sebagai danau terluas di Kalimantan," kata Kepala Disnakertranspar Megantoro.

Salah satu hal yang utama yang perlu diperhatikan agar bisa menarik wisatawan selain keindahan alam, tentu juga desain pembangunan fasilitas pendukung. Untuk itu, sebelum melakukan pembangunan, Megantoto mengatakan pihaknya melakukan survey di lapangan terlebih dahulu.

"Ada beberapa rencana pembangunan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan Danau Sembuluh sebagai objek wisata. Salah satunya adalah cotage atau home stay untuk pengunjung yang dibangun di tengah danau," ujarnya.

Dia yakin, dengan adanya fasilitas homestay tersebut maka akan menambah daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk datang ke Danau Sembuluh. Bahkan pihaknya memiliki rencana atau keinginan agar fasilitas itu dibangun di tengah danau.

"Mudah - mudahan usulan kita bisa diterima, sehingga dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat sekitar dari segi ekonomi dan memberikan pemasukan bagi masyarakat. Selain itu, nama Seruyan dan Kalteng akan lebih dikenal lagi dari segi pariwisatanya," tandas Megantoro.

Izin Tiga Perkebunan Sawit

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Seruyan menyebutkan setidaknya terdapat tga buah perusahaan perkebunan swasta (PBS) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawait izinnya sudah habis.
Kepala Kepala Dishutbun Seruyan Budi Purwanto kepada wartawan, kemarin, menduga jika penyebab matinya perizinan ketiga perusahaan sawit tersebut salah satunya disebabkan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng yang hingga saat ini masih belum rampung.
"Perusahaan yang izinnya telah habis tersebut, yaikni PT Kerry Sawit Indonesia (PT KSI) Wilmar Group, PT Mitra Karya Agroindo (PT MKA), dan PT Cipta Tani Kumai Sejahtera (PT CTKS) Medco Group," ungkap Budi.
Akibat proses izin yang berlarut-larut tersebut, membuat Izin Prinsip sejumlah PBS tersebut tidak lagi berlaku. Meski demikian, Budi menilai hal tersebut bukan murni salah perusahaan, karena regulasi dari pemerintah yang membuat izin mereka berlaku habis
"Proses pengukuran izin-izinnya masih berlaku, jika mengurus pelepasan kawasan sebagai syarat Hak Guna Usaha (HGU) itulah yang membuat izin-izinnya belum clear," tukasnya.
Jika dilihat kebelakang, tidak aktifnya izin prinsip sejumlah perkebunan tersebut berawal dari tahun 2000 lalu. Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Kalteng sudah menyurati Kemenhut untuk meminta kejelasan terhadap status kawasan yang berada di Kawasan Pengembangan Produksi/Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPP/KPPL) untuk areal perkebunan. Kemudian, Kemenhut melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi melakukan klarifikasi bahwa penggunaan kawasan (KPP/KPPL) di areal perkebunan tidak perlu melakukan pelepasan.
Kemudian, pada tahun 2006 terbit lagi edaran dari Dirjen Planologi yang menyatakan, bahwa semua perizinan yang menggunakan kawasan yang berada di kawasan KPP/KPPL berdasarkan RTRWP Kalteng, diharuskan mengantongi Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH).
"IPKH inilah yang memakan waktu yang lama, sejak 2007-2008 sampai sekarang," tandasnya.

Daerah Hulu Ingin Pemekaran

Masyarakat di yang berada di daerah Hulu Kabupaten Seruyan, sangat menginginkan adanya pemekaran kecamatan kembali daerah meraka. Salah satu alasan mereka menginginkan pemekaran kecamatan tersebut karena mereka menganggap masih minimnya pelayanan dari Pemkab Seruyan.

Minimnya pelayanan tersebut, disebabkan kondisi georgrafis yang ditempuh cukup jauh dan sulit. Menurut Wakil Bupati Seruyan Yulhaidir, salah satu palyanan yang sulit didapatkan oleh masyarakat terkait dalam hal mengurus administrasi kependudukan. Akibatnya, masyrakat setempat kurang begitu antusias untuk mengurus admintrasi kependudukan.

"Kita tunggu dulu mengenai peraturan baru terkait hal tersebut (pemekaran kecamatan, Red). Saya minta masyarakat bersabar," kata Yulhadir.

Yulhaidir mengakui, jika dirinya memang sudah sering menerima usulan dari masyarakat agar kecamatan kembali dimekarkan menjadi 14 kecamatan, dimana saat ini hanya terdapat sebanyak 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Seruyan. Karena aawalnya, Seruyan memang memiliki 14 kecamatan.

"Karena berbagai permasalahan dan keterbatasan, maka diusulkan dan dikurangi menjadi 10 kecamatan. Namun, data yang tercatat di pemerintahan pusat sampai saat Seruyan memiliki 14 kecamatan," tukasnya.

Menampung aspirasi masyarakat tersebut, Pemkab Seruyan sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengembalikan kembali empat kecamatan yang sudah digabungkan dengan kecamatan induk. "Memang masih ada kendala terkait peraturan pemerintah yang nantinya akan terus dibahas," tandasnya. 

APBN Kucurkan Rp19 Miliar untuk PLTA

Proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA),  sekitar 12 kilometer dari Desa Tumbang Langkai Kecamatan Suling Tambun yang merupakan dana dari APBN dikucurkan sekitar Rp 19 miliar. Proyek tersebut akan dikerjakan pada tahun 2015 ini dan masih dalam dalam proses lelang.

"Pemerintah pusat, dari informasi yang saya peroleh menganggarkan dana Rp19 miliar untuk membangun PLTA di Kabupaten Seruyan. PLTA yang dibangun nanti mampu menghasilkan listrik hingga 250 Kw," kata Bupati Seruyan Sudarsono.

Dengan kapasitas 250 Kw tersebut, dia berharap dapat mencukup kebutuhan listrik di Ibu Kota Kecamatan Suling Tambun yakni Desa Tumbang Langkai dan sekitarnya. Selain itu, untuk memenuhi suplay listrik di beberapa wilayah Seruyan lainnya, pemkab bersama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang membangun jaringan listrik di beberapa kecamatan.

Sementara untuk desa yang sulit dijangkau jaringan listrik, maka Pemkab Seruyan akan mengupayakan pasokan listik melalu solar cell atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), baik itu secara terpusat atau di setiap rumah yang ada di desa-desa.

“Wilayah atau desa-desa yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik, kita akan bangunkan PLTS secara terpusat atau di setiap rumah warga yang ada di desa. Segala sesuatu yang kita diupayakan ini, agar berbagai daerah di Seruyan bisa menikmati listrik, guna kebutuhan sehari-hari," tegasnya.

Sejumlah Aset Berdiri di Lahan Bermasalah

Masalah yang dihadapi oleh Pemkab Seruyan terhadap aset yang dimilikinya, ternyata tidak hanya terkait masalah aset yang dibangun dari Kabupaten Induk Kotawaringin Timur (Kotim). Namun ternyata juga bermasalah dengan masyarakat.

Menurut Bupati Seruyan Sudarsono, sejumlah aset berupa bangunan fisik masih bermaslaah. Dia mengakui, jika aset berupa bangunan milik Pemkab Seruyan tersebut dibangun di atas lahan yang belum ada proses pembebasan lahannya.

"Banyak bangunan fisik milik pemkab yang masih belum memiliki legalitas kuat. Jika tidak segera diselesaikan, takutnya dikemudian hari akan menimbulkan konflik," ungkapnya.

Dengan masih banyaknya lahan yang masih tidak memiliki legalitas karena belum dilakukan pembebasan tersebut, Sudarsono mangatakan jika hal tersebut menjadi perhatian serius oleh pihaknya. Hal tersebut, lanjutnya, harus menjadi perhatian bersama.

"Tidak menutup kemungkinan jika pada tahum 2016 mendatang, anggaran banyak tersedot untuk ganti rugi lahan yang di atasnya berdiri aset milik Pemkab Seruyan," ungkapnya.

Salah satu lahan yang saat ini masih bermasalah, adalah lahan untuk pembangunan Pelabuhan Teluk Segintung. Di kawasan darat pembangunan Teluk Segintung tersebut, saat ini masih belum ada yang dibebaskan. Padahal, kawasan Segintung ditetapkan sebagai kawasan industri. Jika terus dibiarkan berlarut - larut tentu akan menghambat jalannya perekonomian di kawasan pelabuhan tersebut.

Tidak hanya kawasan pelabuhan, namun juga jalan yang menuju kawasan Segintung., karena hingga saat ini masih bermasalah dengan perusahaan yang ber-investasi atau memiliki ijin di jalur tersebut.

"Dari Kuala Pembuang, jalan menuju Segintung sepanjang 24 kiolmeter dan terdapat 16 kilometer yang berada dalam kawasan berijin. Kita sudah melakukan pembicaraan dengan investor yang memiliki ijin itu, dan sudah hampir menemui solusi," tandasnya.

Perpanjangan Runway Diusulkan 2016

Bandara Kuala Pembuang yang saat ini melayani rute ke Palangkaraya dan Banjarmasin, memang masih terbatas untuk disinggahi jenis pewsat tertentu dan belum bisa di darati pesawat berukuran sedang.

Untuk meningkatkan rute penerbangan dan jenis pesawat yang lebih besar bisa mendarat di Bandara Kuala Pembuang, pihak Pemkab Seruyan melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dihubkominfo) Kabupaten Seruyan mengusulkan perpanjangan landasan pacu (runway) bandara tersebut.

"Saat ini, landasan pacu kita memiliki panjang 200 meter. Tahun 2016 mendatang kita akan mengusulkan perpanjangan landasan pacu sekitar 200 meter," kata Kepala Dishubkominfo Seruyan Pincianto, (5/2).

Dengan diperpanjangnya landaasan pacu tersebut, lanjut Pincianto, maka bandara Kuala Pembuang akan bisa didarati pesawat jeni ATR 72. Dengan demikian, akan membuka peluang bagi para investor jasa penerbangan yang memiliki armada ATR 72 untuk membuka rute di Kuala Pembuang.

"Kita berharap pembangunan bandara ini berjalan lancar. Karena ini merupakan salah satu transportasi yang cukup vital bagi masyarakat Kuala Pembuang," ungkapnya.

Pinci menambahkan, master plan untuk pembangunan Bandara Kuala Pembuang ke depan memang sudah ada. Master plan tersebut merupakan salah satu renacana untuk pembangunan bandara tersebut ke depannya.

Melalui dana APBD Kabupaten Seruyan tahun 2014 lalu, terangnya, juga sudah dibangun sejumlah fasilitas penunjang untk bandara Kuala Pembuang. Diantaranya adalah Apron untuk parkir pesawat. Sementara untuk tahun 2015 ini akan dibangun terminal penumpang dan tempat parkir kendaraan.

"Pembangunan untuk meningkatkan bandara Kuala Pembuang ini, memang menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Karena itu kita lakukan secara bertahap," tandasnya.

Segintung Digelontor dana Rp25 Miliar

Masayrakat Kabupaten Seruyan patun bersyukur, sebab tahun ini pemerintah pusat kembali akan menggelontorkan dana kelanjutan untuk pembangunan pelabuhan teluk Segintung. Pasalnya, dari Pemkab Seruyan sendiri memang masih belum fokus untuk membantu dana sharing dalam pembangunan pelabuhan tersebut melalui APBD.

Menurut Pelaksana Harian (Plh) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kuala Pembuang Abdullah, tahun 2015 ini pemerintah pusat kembali memberikan dana untuk pembangunan pelabuhan Segintung sebesar Rp25 miliar dari dana APBN murni. Gelontoran dana dari pemerinta pusat untuk pembangunan Segintung tahun ini memang lebih besar dari tahun 2014 lalu, yang hanya

"Meski kita mendapat anggaran dari APBN sebesar Rp25 miliar, namun dana tersebut memang masih belum cukup untuk merampungkan sepenuhnya pembangunan pelabuhan tersebut," terangnya.

Anggaran sebesar Rp25 miliar dari APBN murni tersebut lanjutnya hanya untuk pembangunan dermaga. Sementara disis lain masih terdapat kelengkapan penunjang pelabuhan yang mesti dibangun, diantaranya terminal penumpang dan pembangunan gudang.

"Kalau ada tambahan dana dari APBN Perubahan, mungkin bisa selesai tahun 2015 ini. Selain itu, saya beritahukan, jika di pelabuhan Segintung juga memanfaatkan energi dari tenaga surya yang saat ini sudah terpasang sebanyak 29 cell surya," ujarnya.

Pelabuhan Teluk Segintung memang dtargetkan bisa operasional tahun 2016 mendatang. Namun, pada tahun 2015 ini Pemkab Seruyan masih belum sepenuhnya menganggarkan penyelesaian pelabuhan tersebut. Bahkan tahun 2014 lalu, pelabuhan tersebut bergantung dari dana APBN. Itu pun masih mengalami pemangkasan dari pemerintah pusat, yang semula menganggarkan Rp 40 miliar berkurang setengahnya menjadi hanya Rp 20 miliar.

"Tahun 2015 ini kita memang masih fokus untuk membangun infrastruktur jalam," kata Bupati Seruyan Sudarsono.

Memang pada masa kampanyenya tahun 2013 lalu, Sudarsono sudah menekankan akan lebih fokus untuk meningkatkan akses jalan penghubung. Terutama akses jalan antar kecamatan menuju ke daera hulu, agar dari Kuala Pembuang menuju ke kecamatan lain tidak lagi melelaui Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

"Kita masih akan memperhatikan infrastruktur jalan dulu untuk tahun 2015 ini. Jika sesuai target kita sudah lancar, baik jalan menuju kecamtan maupun pelabuhan tersebut baru tahun depan kita akan memperhatikan kelanjutannya (pemabngunan pelabuhan Segintung)," tandasnya.

Jangan Ada Diskriminasi Pelayanan Kesehatan

PELAYANAN di Rumah Sakit Umum, memang sering mendapat keluhan dari masyarakat. Tak terkecuali dengan pelayanan kesehatan di RSUD Kuala Pembuang. Wakil Bupati Seruyan Yulhairdir pun, mengingatkan kepada seluruh petugas kesehatan di lingkungan RSUD yang berlokasi do Jl Ahmad Yani Kuala Pembuang tersebut.

Ketika melakukan Sidak, Yulhaidir memantau langsung manajemen serta pelayanan kepada para pasien. Orang nomor dua di Kabupaten Seruyan itu memberikan peringatan tehas kepada para petugas kesehatan agar lebih mengutamakan pelayanan terlebih dahulu.

"Untuk urusan administrasi bisa diurus belakangan. Yang penting pelayanan harus didahulukan. Karena ini menyangkut kesehatan bahkan nyawa seseorang."

Dia mengingatkan, jika petugas kesehatan di mana pun mereka berada, yang harus diperhatikan adalah terkait pelayan terhadap masyarakat. Menurutnya, seperti apa mereka menafsirkan atau memahami tentang arti kata pelayanan, maka hal tersebut akan terlihat dari tindakkan mereka ketika melakukan pelayan.  Meski pelayanan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat, namun lanjutnya tetap harus sesuai prosedur atau SOP.

"Ramah dan sopan santun harus dijaga ketika melayani pasien. Jangan sampai memberikan kesan yang tidak mengenakan kepada para pasien atau masyarakat yang berobat. Karena ini (RSUD) merupakan fasilitas untuk melayani masyarakat.

Salah satu bentuk sopan santun dan keramahan kepada pasien, ujarnya memang cukup sederhana. Salah satunya dengan memberikan senyuman kepada pasien agar mereka merasa nyaman. "Jangan memberi raut muka masam. . Jangan ada yang berlagak seperti bos," tandasnya.

Pemkab Seruyan memang berkomitmen untuk mengingkatkan pelayanan di RSUD Kuala Pembuang. yakni denga turut membantu peningkatan mutu rumah sakit. Tentunya, pihak rumah sakit pun juga harus memperhatikan tentang ketersediaan obat-obatan. "Karena Untuk anggaran obat pun sudah besar. Jadi tidak alasan lagi untuk kekurangan obat," pungkasnya.

Benda Bersejarah Adat Dayak Rawan Pencuri

Meski laporan pencurian benda - benda bersejarah adat dayak Kalimantan Tengah di Kabupaten Seruyan masih belum ada laporan resmi tentang pencurian, namun tetapi bukan berarti barang yang memiliki nilai sejarah itu tidak lepas dari aksi pencurian.
Salah satu yang benda bersejarah milik masyarakat yang menganut Hindu Kaharingan yang sering hilang dicuri, adalah Sapundu di Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya. Kepala Desa Bangkal Nehang mengungkapkan, jika Sapundu memang sering hilang dicuri.
"Padahal, Sapundu merupakan patung yang dibuat dari kayu ulin. Patung tersebut diukir pada batang kayu ulin itu untuk mengikat hewan kurban pada saat upacara Tiwah," terangnya
Bukan patung atau kayu ulin-nya yang menjadi masalah dalam hal ini. Namun menurut Nehang, benda tersebut tidak hanya memiliki nilai budaya yang tinggi, tapi juga mempunyai nilai seni dan religi yang kompleks bagi masyarakat Dayak Kaharingan.
"Kami berharap, agar masyarakat merawat dan menjaga peninggalan bersejarah, dan jika menemukan atau mengetahui adanya pencurian, maupun transaksi terhadap benda-benda kuno bersejarah itu, segera laporkan kepada pihak berwajib," harapnya.
Kabupaten Seruyan yang memiliki wilayah yang sangat luas, sementara benda-benda kuno seperti Sapundu itu kebanyakan berada di daerah pedalaman dengan akses informasi yang sulit, tentunya menjadi kendala untuk melakukan pegawasan oleh pihak berwajib.

Segintung Masih Belum Jadi Priotas

Selama pemerintahan Buapti Seruyan Kalimantan Tengah Sudarsono, tampaknya kelanjutan pembangunan pelabuhan Teluk Segintung masih belum menjadi prioritas. Pasalnya pemkab Seruyan masih belum maksimal dalam menganggarkan untuk pelabuhan yang digadang - gadang menjadi pelabuhan terbesar di Kalimantan tersebut.
Rencananya, pelabuhan Teluk Segintung bakal bisa operasional tahun 2016 mendatang. Namun, pada tahun 2015 ini Pemkab Seruyan masih belum sepenuhnya menganggarkan penyelesaian pelabuhan tersebut. Bahkan tahun 2014 lalu, pelabuhan tersebut bergantung dari dana APBN. Itu pun masih mengalami pemangkasan dari pemerintah pusat, yang semula menganggarkan Rp 40 miliar berkurang setengahnya menjadi hanya Rp 20 miliar.
"Tahun 2015 ini kita memang masih fokus untuk membangun infrastruktur jalam," kata Bupati Seruyan Sudarsono.
Memang pada masa kampanyenya tahun 2013 lalu, Sudarsono sudah menekankan akan lebih fokus untuk meningkatkan akses jalan penghubung. Terutama akses jalan antar kecamatan menuju ke daera hulu, agar dari Kuala Pembuang menuju ke kecamatan lain tidak lagi melelaui Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
"Kita masih akan memperhatikan infrastruktur jalan dulu untuk tahun 2015 ini. Jika sesuai target kita sudah lancar, baik jalan menuju kecamtan maupun pelabuhan tersebut baru tahun depan kita akan memperhatikan kelanjutannya (pemabngunan pelabuhan Segintung)," tandasnya.
Dalam konsepnya, pemangunan pelabuhan Segintung juga mengalami pengurangan. Untuk pembangunan trestel yang semula direncanakan 1.500 meter berubah menjadi 1.300 meter, dimana saat ini sudah rampung 1.156 meter. Selain trestel, pelabuhan bongkar muatnya juga diperkeci dari semula 30 x 200 meter menjadi hanya 15 x 70 meter.

Ratusan Pelamar Bakal Gugur

KUALA PEMBUANG - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Seruyan, memprediksikan akan terdapat ratusan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bakal gugur. Ratusan pelamar tersebut gugur lebih dini sebelum dilaksanakan tes CPNS, karena berkas mereka belum lengkap.
Pihak BKD Seruyan, memang sudah melakukan verifikasi kelengkapan berkas para pelamar CPNS tersbebut. Kepala NKD Seruyan Hartono mengungkapkan, dari laporan petugas yang melakukan verifikasi berkas, sudah terdapat hampir ratusan berkas pelamar CPNS yang gugur.
"Hampir 200 berkas lamaran CPNS Seruyan yang kurang dalam kelengkapan berkasnya ketika menyerahkan kepada kami. Diperkirakan mereka tidak lulus dalam verifikasi berkas," kata Hartono.
Hartono menegaskan, jika pihaknya tidak bisa membantu para pelamar CPNS yang gugur dalam verifikasi berkas tersebut. Karena, dalam verifikasi kelengkapan berkas lamaran, BKD Seruyan mengikuti ketentuan sudah ditentukan oleh BKN.
"Jika pelamar CPNS tidak bisa melengkapi berkas yang sudah ditentukan, sudah dipastikan verifikasi berkasnya tidak lulus," tegasnya.
Memang, pihaknya masih belum mengetahui persis jumlah pelamar yang gugur dalam verifikasi berkas tersebut. Sementara untuk jadwal tes CPNS sendiri, yang sebelumnya direncanakan akan digelar pada tanggal 13 Oktober tahun 2014 ini, kembali ditunda menjadi tanggal 19 Oktober mendatang. Dia menegaskan, jika semua tergantung kesiapan daerah dan juga ingin agar proses tes CPNS tersebut segera terlaksana.
"Sebelumnya, kita sudah mengungkapkan jika semua prosesnya lengkap sesuai jadwal tersebut (tanggal 13 oktober, Red). Namun, jadwal tes CPNS ini tergantung kesiapan daerah. Dan kita tunda menjadi tanggal 19 Oktober," tukasnya.

Distribusi BBM Belum Diawasi

KUALA PEMBUANG – Bocornya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena dikonsumsi industri, biasanya terjadi pada saat berlangsungnya ditribusi. Namun hingga saat ini pengawsa distribusi BBM di wilayah Seruyan masih lemah, karena belum terbentuknya Tim Pengawas BBM.

Kepala Dinas Pertambang­an dan Energi (Distamben) Seruyan Sarwdi menhgaku, jika pihaknya tidak pernah melakukan pengawasan maupun pemantauan langsung ke lapangan kemana saja BBM itu selama ini didistribusikan.

“Sampai saat ini, memang belum ada pengawasan. Apalagi tim pengawas juga belum terbentuk,” tukasnya.

Menurutnya, pengawasan distribusi BBM yang disalurkan pihak Pertamina tersebut, terlebih dahulu harus dibentuk Tim Pengawas BBM di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pengawasan yang dilakukan tidak hanya mencakup masalah pendistribusian BBM ke masyarakat saja, melainkan memastikan harga jual BBM dari tingkat agen maupun pangkalan ke masyarakat.

“Dalam pengawasan, selain distribusi kita juga harus memastikan harga jual BBM di tingkat agen hingga pengecer, apakah sesuai dengan standar harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan atau tidak,” ujarnya.

Bahkan pihak Distamben sendiri sampai saat ini juga belum mengetahui persis kebutuhan riil untuk BBM bagi masyarakat se-Seruyan. Hal ini karena pihaknya tidak mempunyai data mengenai hal itu.  Sementara jumlah kuota BBM dari Pertamina pada tahun 2014 ini sebanyak 10.360 kilo liter, dengan rincian premium sebanyak 3.950 KL, mitan 1.319 KL dan solar 5.091 KL.

“Mengenai berapa jumlah pengajuan usulan kuota BBM sebelum kuota ditetapkan Pertamina, silahkan menanyakan langsung ke Bagian Ekonomi Setda Seruyan,” tukasnya.