KUALA PEMBUANG – Bocornya bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi karena dikonsumsi industri, biasanya terjadi pada saat
berlangsungnya ditribusi. Namun hingga saat ini pengawsa distribusi BBM di
wilayah Seruyan masih lemah, karena belum terbentuknya Tim Pengawas BBM.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Seruyan
Sarwdi menhgaku, jika pihaknya tidak pernah melakukan pengawasan maupun
pemantauan langsung ke lapangan kemana saja BBM itu selama ini didistribusikan.
“Sampai saat ini, memang belum ada pengawasan.
Apalagi tim pengawas juga belum terbentuk,” tukasnya.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM yang
disalurkan pihak Pertamina tersebut, terlebih dahulu harus dibentuk Tim
Pengawas BBM di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
Pengawasan yang dilakukan tidak hanya mencakup
masalah pendistribusian BBM ke masyarakat saja, melainkan memastikan harga jual
BBM dari tingkat agen maupun pangkalan ke masyarakat.
“Dalam pengawasan, selain distribusi kita juga
harus memastikan harga jual BBM di tingkat agen hingga pengecer, apakah sesuai
dengan standar harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan atau tidak,”
ujarnya.
Bahkan pihak Distamben sendiri sampai saat ini juga
belum mengetahui persis kebutuhan riil untuk BBM bagi masyarakat se-Seruyan.
Hal ini karena pihaknya tidak mempunyai data mengenai hal itu. Sementara jumlah kuota BBM dari Pertamina pada
tahun 2014 ini sebanyak 10.360 kilo liter, dengan rincian premium sebanyak
3.950 KL, mitan 1.319 KL dan solar 5.091 KL.
“Mengenai berapa jumlah pengajuan usulan kuota BBM
sebelum kuota ditetapkan Pertamina, silahkan menanyakan langsung ke Bagian
Ekonomi Setda Seruyan,” tukasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar